Z Camera E1 Kamera Mirrorless Terkecil

Rata-rata kamera mirrorless memang lebih kecil dibandingkan saudaranya, DSLR tradisional. Tapi yang satu ini ukurannya terbilang sangat mungil sambil tetap mempertahankan fitur-fitur teranyar, seperti perekaman video 4K. Sebagaimana dirangkum dari PetaPixel, Rabu (22/7/2015), kamera bernama E1 besutan perusahaan Z Camera yang diperkenalkan akhir minggu lalu itu pun diklaim sebagai “Mirrorless 4K” terkecil di dunia.

Besarnya kurang lebih sama dengan kamera aksi GoPro. Bentuknya yang nyaris persegi juga mirip. Bedanya, E1 dibekali sensor yang lebih besar (micro four thirds, 16 megapixel) sehingga menjanjikan kualitas gambar lebih bagus dan lensanya bisa digonta-ganti.

Jumlah lensa micro four thirds yang bisa dipasangkan ke E1 mencapai 60 buah dari segala jenis, mulai ultra wide, fish-eye, hingga super tele dan macro, termasuk lensa-lensa bikinan Panasonic dan Olympus yang juga tergabung dalam konsorsium Four Thirds. E1 sendiri mampu merekam video 4K (4096×2160) dengan frame rate 24 FPS atau video ultra-HD (3840×2160) dengan frame rate 30 FPS.

Dengan rentang sensitivitas hingga ISO 102.400 dan teknologi noise filtering 3D baru, ia dijanjikan bisa menghasilkan jepretan low-light yang “luar biasa”. Spesifikasi lain termasuk layar LCD 2,5 inci di bagian belakang, baterai yang bisa bertahan selama 45 menit untuk merekam video 4K, Bluetooth, serta WiFi untuk koneksi dengan smartphone Android atau iOS. Contoh hasil jepretan Z Camera E1 bisa dilihat di tautan berikut. Adapun sample video 4K hasil rekamannya tersedia

Windows 10 Dijamin Selama 10 Tahun

Bulan Januari lalu, Microsoft menyatakan bahwa pengguna sistem operasi Windows 10 bakal mendapat support “selama masa hidup” perangkat. Istilah rentang waktu yang rancu tersebut sempat menimbulkan kebingungan, tapi kini Microsoft telah menjelaskan maksudnya lebih lanjut. Menurut dokumen Microsoft yang dirangkum dari PC World, Windows 10 bakal terus disuguhi “mainstream support” (fitur dan tweak baru) hingga 13 Oktober 2020.

Setelahnya, Windows 10 bakal memasuki masa “extended support” alias masih mendapat update berupa patch sekuriti hingga 14 Oktober 2025. Bisa dibilang, sistem operasi ini “dijamin” hingga 10 tahun ke depan. Update selama 10 tahun tersebut bakal terus disalurkan langsung oleh Microsoft ke para pemilik komputer dengan sistem operasi Windows 10, bahkan jika pabrikan komputer yang bersangkutan sudah tidak memberikan support sekalipun.

Skema masa dukungan yang diberikan terhadap Windows 10 sejalan dengan sistem-sistem operasi pendahulunya, yakni Windows Vista, 7, dan 8. Apa yang akan terjadi begitu “extended support” berakhir? Sistem operasi yang bersangkutan bakal tak lagi mendapat dukungan sama sekali sehingga membahayakan kestabilan dan kemanan komputer, seperti yang terjadi pada Windows XP tahun lalu.

Windows 10 sendiri dijadwalkan meluncur untuk platform PC dan tablet pada 29 Juli mendatang. Windows 10 Mobil untuk smartphone akan menyusul belakangan.

Google dan Facebook Dukung Samsung Lawan Apple

Konflik hak cipta antara Apple dan Samsung sudah lama bergulir. Beberapa waktu mandek di pengadilan, kini Samsung mendapat dukungan dari para raksasa teknologi di Silicon Valley. Di antaranya Google, Facebook, eBay, Dell, dan Hewlett Packard. Mereka meminta pengadilan tinggi untuk mengkaji ulang tuntutan Apple atas Samsung.

Diketahui, perusahaan berlogo apel tergigit menuding Samsung mencaplok sebagian besar kekayaan intelektual perusahaannya. Di antaranya fitur memijit layar untuk zoom, menggulir dengan satu jari, menggunakan dua jari untuk zoom, dan masih banyak lagi. Atas dasar tuduhan tersebut, Apple meminta Samsung menyerahkan total profit atas penjualan seri Galaxy yang menyontek hak ciptanya.

Awalnya, total duit yang harus dibayarkan Samsung sekitar 1 miliar dollar AS atau setara Rp 133 triliun. Namun pada awal tahun 2015, pengadilan menurunkan jumlah tuntutan ganti rugi Samsung ke Apple sebesar 548 juta dollar AS atau setara Rp 7,3 triliun.

Walau nilai ganti rugi telah diturunkan, Samsung masih berjuang untuk memenangkan kasus hak cipta ini. Perusahaan asal Korea Selatan tersebut berkilah bahwa semua fitur yang tersemat pada tiap perangkatnya adalah buah ide para teknisinya. Di tengah ego kedua perusahaan, para raksasa teknologi basis Silicon Valley akhirnya ambil bagian. Google dkk menyebut putusan pengadilan yang meminta Samsung mengganti rugi ke Apple akan berdampak buruk.

“Jika dibiarkan, keputusan itu akan menyebabkan hasil yang mengambang dan memiliki dampak buruk pada perusahaan. Termasuk yang telah menghabiskan miliaran dolar setiap tahun untuk penelitian dan pengembangan teknologi yang kompleks,” kata perwakilan para raksasa teknologi dalam keterangan resminya ke pengadilan, sebagaimana dilaporkan Engadget dan dihimpun.

Menanggapi hal ini, Apple mengatakan Google yang merupakan salah satu inisiator pembela Samsung memiliki kepentingan dalam konflik tersebut. Pasalnya, Google adalah pembuat sistem operasi Android yang notabene digunakan dalam perangkat-perangkat Samsung. “Google punya kepentingan kuat dalam kasus ini. Google tak bisa diseut sebagai pihak netral di pengadilan dan membantu memberi pernyataan untuk Samsung,” kata perwakilan Apple.

Smartwatch Xiaomi Punya Sensor Denyut Jantung

Sebagai vendor pengirim peranti wearable terbesar kedua di dunia, Xiaomi dirumorkan sedang menyiapkan jam tangan pintar (smartwatch) dengan sensor detak jantung di dalamnya. Dikutip dari Gizmo China, Rabu (22/7/2015), rumor tersebut pertama kali dihembuskan oleh Leaksfly melalui akun jejaring sosial Weibo miliknya.

Menurut Leaksfly, smartwatch Xiaomi akan dilengkapi dengan chipset Qualcomm S410, RAM 512 MB, dan memiliki penyimpanan internal dengan kapasitas 4GB. Selain itu, Leaksfly juga menyebut jam tangan pintar buatan Xiaomi tersebut akan memiliki sensor pendeteksi denyut jantung, selain fitur-fitur lain yang umum dalam smartwtach.

Smartwatch Xiaomi dikabarkan akan memiliki layar ukuran 1,3 inci, namun belum diketahui apakah bentuknya akan kotak atau bulat. Menurut rumor tersebut, jam tangan pintar Xiaomi akan diluncurkan pada November tahun ini dengan harga sekitar 600 yuan (sekitar Rp 1,3 juta). Tentu saja, kabar ini masih sebatas rumor, jadi jangan ditanggapi secara mentah-mentah. Akun Leaksfly memang sering membocorkan gadget-gadget baru di Tiongkok, namun informasi tersebut belum tentu akurat setiap saat.

WhatsApp Versi Terbaru Lebih Hemat untuk Menelepon

Aplikasi messenger WhatsApp bakal kedatangan berbagai fitur baru. Salah satu yang menarik, nantinya akan ada pilihan untuk menghemat data saat melakukan panggilan suara via WhatsApp. Bagaimana caranya? Seperti kutip dari Android Police, Kamis (23/7/2015), WhatsApp memasukkan dua fitur baru di bagian Setting. Salah satunya adalah “low data usage”.

Saat bagian tersebut dipilih, sistem secara otomatis akan memperkecil penggunaan data saat menggunakan fitur WhatsApp Call. Tentunya, fitur baru ini akan sangat membantu apabila kuota paket data sudah mulai menipis atau kualitas jaringan sedang buruk. Beberapa situs teknologi mengklaim sudah mencoba fitur baru ini. Hasilnya, kualitas suara dikatakan masih cukup baik. Penurunan kualitas suara tentu terjadi, meski tidak terlalu signifikan.

Selain itu, terlihat ada fitur yang mengizinkan pengguna untuk backup atau menyimpan perbincangan di aplikasi Google Drive. Fitur ini sendiri sebenarnya sempat hadir beberapa bulan lalu, tetapi sempat dihilangkan oleh pihak WhatsApp. Belum jelas, apakah fitur ini nantinya akan tetap hadir di WhatsApp versi terbaru atau tidak.

Satu fitur baru lainnya disebut sebagai “Mark As Unread”. Tekan dan tahan sebuah pesan, nantinya akan ditampilkan pilihan fitur tersebut. Saat fitur tersebut digunakan, warna tulisan akan berubah menjadi hijau, menandakan pesan itu belum dibaca. Fitur ini akan berguna bagi yang ingin menandai atau sebagai pengingat sebuah pesan penting yang akan dibaca kembali di masa yang akan datang.

Ada juga fitur notifikasi baru. Pengguna bisa mengatur ringtone yang berbeda untuk tiap orang dan grup. Tidak hanya itu saja, pengguna bisa mengatur warna lampu notifikasi yang berbeda untuk pemberitahuan setiap ada pesan yang masuk. Itu artinya pengguna bisa mengatur suara notifikasi yang berbeda untuk tiap orang. Pengguna juga nantinya bisa menggunakan fitur “mute” untuk tidak memberikan notifikasi setiap ada pesan dari orang tertentu.

Fitur notifikasi itu sendiri nantinya bakal ditemukan di laman detail dari satu orang atau grup. Untuk membuka laman detail tersebut, tekan dan tahan di orang atau grup yang diinginkan, kemudian pilih “View Contact”. Hingga berita ini dinaikkan, WhatsApp versi terbaru itu masih belum hadir di Google Play Store. Namun, bagi yang sudah tidak sabar untuk mencoba fitur barunya, bisa mendapatkan file instalasi versi 2.12.197

Domain ID Yang Mahal Disarankan Pakai Server Indonesia Agar Lebih Mudah Di Blokir Pemerintah

Secara luas Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan bahwa himbauan penggunaan domain .id untuk setiap situs yang ada di Indonesia tak melulu soal melacak situs yang mengandung muatan negatif. Menurut Chief RA–panggilan akrabnya–ada beberapa keuntungan bila situs di Indonesia menggunakan domain yang dikelola oleh Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI), salah satunya terkait masalah server.

“Kalau pakai domain .id, server-nya harus pakai di Indonesia, dong. Kalau sudah pakai domain .id, tapi hostingnya tetap di luar negeri, buat apa,” ujar mantan Komisaris Indosat tersebut, Dengan server yang berada di Indonesia, berarti keuntungan akan didapatkan oleh pengakses situs tersebut. Rudiantara mengatakan salah satunya adalah dari sisi kecepatan akan lebih cepat, karena tanpa harus ‘pergi’ ke jalur internasional.

Karena lokasi server berada di tanah air, keuntungan kedua tentu saja adalah menghemat dari sisi bandwidth. “Keuntungan lainnya kita bisa saving bandwidth internasional.” ujarnya. Selain hemat dari sisi bandwidth, terkait pemblokiran isu Islam yang dianggap radikal oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Rudiantara ingin situs domain .id nantinya akan mudah dilacak keberadaannya oleh pemerintah.

“Domain .com itu susah untuk dilacak karena kita tidak tahu itu asalnya dari mana. Kalau memang kesulitan membuat pakai .id, Kemenkominfo bersedia membantu kok,” sebut Rudiantara, Senin (6/4) kemarin. Kisruh pemblokiran 22 situs Islam yang dianggap radikal membuat Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyerukan agar pemilik situs menggunakan domain .id. Menurut dia, sudah seharusnya domain .id ini digunakan oleh pemilik situs.

“Saya sarankan pembuat situs itu lebih baik pakai domain .id saja,” ujar Rudiantara , Senin (6/4). Menurut Chief RA–panggilan akrabnya– domain situs berakhiran .id ini akan mampu membuat pemerintah untuk melacak keberadaan pengelolanya. Hal berbeda yang dianggap dia, bila masih menggunakan domain .com.

“Domain .com itu susah untuk dilacak karena kita tidak tahu itu asalnya dari mana. Kalau memang kesulitan membuat pakai .id, Kemenkominfo bersedia membantu kok.” Hal yang serupa juga dilontarkan oleh Ketua Bidang Hukum dan Regulasi Desk Cyber Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Edmon Makarim juga meminta masyarakat meningkatkan kesadaran agar menggunakan domain dot id yang lebih kredibel dan terverifikasi.

“Kalau pake domain dot com itu tidak bisa diverifikasi, anda bisa saja buat situs pakai KTP orang dan tidak diapa-apakan,” ujar Edmon saat ditemui di Jakarta, akhir pekan lalu. Dia mencontohkan, domain situs yang melakukan modus penipuan kebanyakan menggunakan domain .com ketimbang .id atau .co.id.

Domain .id sendiri dikelola oleh Pengelola Nama Domain Indonesia (Pandi). Menurut Sigit Widodo, Ketua Pandi Bidang Sosialisasi, untuk membuat nama domain, pengelola atau pemilik situs harus menyertakan data diri. “Ini yang membedakan kami dengan domain .com. Orang yang pakai .id identitasnya bisa diketahui dengan jelas, jadi pemerintah tidak bisa main blokir,” Sigit meneruskan.

Kehadiran DNS Nasional Dapat Dijadikan Alat Sensor Informasi Yang Bertentangan Dengan Rezim Pemerintah

Rencana Menkominfo Rudiantara untuk membangun Domain Name Server (DNS) Nasional ditanggapi LSM ICT Watch. Sebab, bila tak transparan tools tersebut bisa dijadikan alat sensor bagi pemerintah. Dalam Rancangan Peraturan Menteri tentang Kewajiban Pelayanan Universal atau Universal Service Obligation (USO), penyediaan DNS Nasional seperti yang tertulis di pasal empat ayat satu butir ‘f’ masuk ke dalam kegiataan untuk mendukung pemberdayaan sara dan prasarana telekomunikasi, internet dan penyiaran seperti tertuang di pasal satu ayat tiga.

ICT Wacth menyebut, DNS Nasional tersebut berkaitan erat dengan fungsi atau keberadaan Trust Positif, yang sejatinya hingga kini masih menjadi kontroversi keberadaanya. ICT Watch menulis bahwa teknologi DNS, khususnya topologi anycast yang terdistribusi sejatinya memang lebih tepat difungsikan untuk meningkatkan ketahanan (resilience) internet cepat, aman dan stabil.

Walau baik, ICT Watch mengatakan bahwa bila tata kelolanya atau prosedurnya tak berjalan dengan transparan dan akuntanbel. Dia menyebut beberapa negara yang terbukti menggunakan DNS untuk menyensor informasi. ICT Watch menambahkan bahwa negara seperti Tiongkok, Turki, Pakistan, Malaysia dan Korea Selatan yang menggunakan dalih DNS untuk menyensor informasi yang bersebrangan dengan kepentingan atau politik pemerintah.

“Dengan demikian kami sangat menyarankan, bila DNS Nasional menjadi bagian dari yang dibiayai oleh USO, maka perlu ada penjelasan mengenai prioritas dan tata kelolanya sebelum RPM USO disahkan,” isi surat terbuka ICT Watch yang ditujukan ke Menkominfo Rudiantara. “Hal ini relevan dengan pasal 3 pada RPM USO ini, yang mengharuskan pengelolaan KPU Telekomunikasi dan Informatika dilaksanakan dengan prinsip: transparan, tidak diskriminatif, akuntabel dan profesional.”

Sebelumnya, dalam menangani konten negatif, menurut Rudiantara, Kemenkominfo memiliki hak dan tanggung jawab pada saat yang sama. Tapi mereka mengaku tak punya kapasitas dan kompetensi. Sehingga, di tengah banyaknya jenis konten negatif, mulai dari pornografi sampai SARA dan terorisme, Kemenkominfo harus meminta bantuan pemuka masyarakat dan pakar sebelum mengambil keputusan. Kementerian Komunikasi dan Informatika berkukuh menyelenggarakan Domain Name System (DNS) Nasional untuk menangani konten negatif. Meski begitu, Indonesia diyakini takkan jadi seperti Tiongkok yang melakukan sensor ketat di dunia maya.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan Indonesia tidak akan menjadi seperti Tiongkok karena Indonesia punya perangkat hukum yang menjamin kebebasan berekspresi. “Hanya, kemampuan dan kapabilitas (dalam menyaring konten negatif) harus seperti Tiongkok,” kata Chief RA, begitu menteri ini akrab dipanggil, kepada CNN Indonesia di Jakarta, Selasa (12/5).

Ada juga yang mengkhawatirkan sistem satu gerbang itu akan rentan menjadi objek serangan siber. Tentang ini, Chief RA bilang pihaknya amat memperhatikan aspek single point of failure (SPOF). Jadi secara jaringan sebetulnya akses tunggal melalui DNS Nasional itu punya backup di tempat lain. “Lagipula, ini (DNS Nasional) hanya satu fitur saja,” tuturnya. Dalam menangani konten negatif, menurut Chief RA, Kemenkominfo memiliki hak dan tanggung jawab pada saat yang sama. Tapi mereka mengaku tak punya kapasitas dan kompetensi.

Sehingga, di tengah banyaknya jenis konten negatif, mulai dari pornografi sampai SARA dan terorisme, Kemenkominfo harus meminta bantuan pemuka masyarakat dan pakar sebelum mengambil keputusan. “Dengan adanya DNS, kami bisa langsung memblokir, tanpa perlu meminta kepada ISP,” tuturnya.DNS adalah sistem yang menyimpan informasi tentang nama host atau domain Internet. Ia menerjemahkan nama situs web menjadi alamat Internet Protocol (IP).

Referensinya adalah DNS Trust Positif dan sinkron dengan DNS yang digunakan oleh ISP. Maksud penggunaan DNS ini adalah untuk menyaring situs-situs yang berkonten negatif. Menteri Rudiantara bilang untuk uji coba DNS Nasional itu pihaknya menggandeng empat operator seluler di Indonesia, yang merupakan bagian dari komunitas Internet Service Provider (ISP) di Indonesia. Dengan adanya DNS, kami bisa langsung memblokir, tanpa perlu meminta kepada ISP
Menkominfo, Rudiantara “Karena bisa dikatakan saat ini lebih dari 70 persen trafik Internet adalah dari keempat operator,” tutur Rudiantara.

Menteri yang akrab dipanggil Chief RA ini mengatakan lebih lanjut, jika uji coba dengan empat operator seluler terbesar di Indonesia itu sukses, maka akan dilanjutkan ke ISP yang lain.