Kehadiran DNS Nasional Dapat Dijadikan Alat Sensor Informasi Yang Bertentangan Dengan Rezim Pemerintah

Rencana Menkominfo Rudiantara untuk membangun Domain Name Server (DNS) Nasional ditanggapi LSM ICT Watch. Sebab, bila tak transparan tools tersebut bisa dijadikan alat sensor bagi pemerintah. Dalam Rancangan Peraturan Menteri tentang Kewajiban Pelayanan Universal atau Universal Service Obligation (USO), penyediaan DNS Nasional seperti yang tertulis di pasal empat ayat satu butir ‘f’ masuk ke dalam kegiataan untuk mendukung pemberdayaan sara dan prasarana telekomunikasi, internet dan penyiaran seperti tertuang di pasal satu ayat tiga.

ICT Wacth menyebut, DNS Nasional tersebut berkaitan erat dengan fungsi atau keberadaan Trust Positif, yang sejatinya hingga kini masih menjadi kontroversi keberadaanya. ICT Watch menulis bahwa teknologi DNS, khususnya topologi anycast yang terdistribusi sejatinya memang lebih tepat difungsikan untuk meningkatkan ketahanan (resilience) internet cepat, aman dan stabil.

Walau baik, ICT Watch mengatakan bahwa bila tata kelolanya atau prosedurnya tak berjalan dengan transparan dan akuntanbel. Dia menyebut beberapa negara yang terbukti menggunakan DNS untuk menyensor informasi. ICT Watch menambahkan bahwa negara seperti Tiongkok, Turki, Pakistan, Malaysia dan Korea Selatan yang menggunakan dalih DNS untuk menyensor informasi yang bersebrangan dengan kepentingan atau politik pemerintah.

“Dengan demikian kami sangat menyarankan, bila DNS Nasional menjadi bagian dari yang dibiayai oleh USO, maka perlu ada penjelasan mengenai prioritas dan tata kelolanya sebelum RPM USO disahkan,” isi surat terbuka ICT Watch yang ditujukan ke Menkominfo Rudiantara. “Hal ini relevan dengan pasal 3 pada RPM USO ini, yang mengharuskan pengelolaan KPU Telekomunikasi dan Informatika dilaksanakan dengan prinsip: transparan, tidak diskriminatif, akuntabel dan profesional.”

Sebelumnya, dalam menangani konten negatif, menurut Rudiantara, Kemenkominfo memiliki hak dan tanggung jawab pada saat yang sama. Tapi mereka mengaku tak punya kapasitas dan kompetensi. Sehingga, di tengah banyaknya jenis konten negatif, mulai dari pornografi sampai SARA dan terorisme, Kemenkominfo harus meminta bantuan pemuka masyarakat dan pakar sebelum mengambil keputusan. Kementerian Komunikasi dan Informatika berkukuh menyelenggarakan Domain Name System (DNS) Nasional untuk menangani konten negatif. Meski begitu, Indonesia diyakini takkan jadi seperti Tiongkok yang melakukan sensor ketat di dunia maya.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan Indonesia tidak akan menjadi seperti Tiongkok karena Indonesia punya perangkat hukum yang menjamin kebebasan berekspresi. “Hanya, kemampuan dan kapabilitas (dalam menyaring konten negatif) harus seperti Tiongkok,” kata Chief RA, begitu menteri ini akrab dipanggil, kepada CNN Indonesia di Jakarta, Selasa (12/5).

Ada juga yang mengkhawatirkan sistem satu gerbang itu akan rentan menjadi objek serangan siber. Tentang ini, Chief RA bilang pihaknya amat memperhatikan aspek single point of failure (SPOF). Jadi secara jaringan sebetulnya akses tunggal melalui DNS Nasional itu punya backup di tempat lain. “Lagipula, ini (DNS Nasional) hanya satu fitur saja,” tuturnya. Dalam menangani konten negatif, menurut Chief RA, Kemenkominfo memiliki hak dan tanggung jawab pada saat yang sama. Tapi mereka mengaku tak punya kapasitas dan kompetensi.

Sehingga, di tengah banyaknya jenis konten negatif, mulai dari pornografi sampai SARA dan terorisme, Kemenkominfo harus meminta bantuan pemuka masyarakat dan pakar sebelum mengambil keputusan. “Dengan adanya DNS, kami bisa langsung memblokir, tanpa perlu meminta kepada ISP,” tuturnya.DNS adalah sistem yang menyimpan informasi tentang nama host atau domain Internet. Ia menerjemahkan nama situs web menjadi alamat Internet Protocol (IP).

Referensinya adalah DNS Trust Positif dan sinkron dengan DNS yang digunakan oleh ISP. Maksud penggunaan DNS ini adalah untuk menyaring situs-situs yang berkonten negatif. Menteri Rudiantara bilang untuk uji coba DNS Nasional itu pihaknya menggandeng empat operator seluler di Indonesia, yang merupakan bagian dari komunitas Internet Service Provider (ISP) di Indonesia. Dengan adanya DNS, kami bisa langsung memblokir, tanpa perlu meminta kepada ISP
Menkominfo, Rudiantara “Karena bisa dikatakan saat ini lebih dari 70 persen trafik Internet adalah dari keempat operator,” tutur Rudiantara.

Menteri yang akrab dipanggil Chief RA ini mengatakan lebih lanjut, jika uji coba dengan empat operator seluler terbesar di Indonesia itu sukses, maka akan dilanjutkan ke ISP yang lain.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s