MenKominfo Sedang Godok UU Yang Memberikannya Kekuasaan Mutlak Atur Isi Internet Di Indonesia

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah menggodok RPM tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Menurut ICT Watch, jika RPM ini diberlakukan, maka pemerintah — dalam hal ini Kementerian Kominfo — memegang kekuasaan mutlak atas informasi di internet yang boleh atau tidak boleh diakses oleh masyarakat Indonesia.

Donny B.U., Direktur Eksekutif ICT Watch menjelaskan, mengacu pada pasal 6, pasal 7, pasal 8 (1) dan pasal 9 (1), jelas sekali bermakna bahwa seluruh akses internet di Indonesia harus lolos dari pemblokiran sesuai daftar alamat situs (database) bermuatan negatif yang dikelola oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (baca: pemerintah).

“Hal ini sama saja dengan bentuk pengontrolan informasi yang ketat oleh negara dan pada prakteknya rentan mencederai hak berekspresi dan berinformasi sebagaimana diatur konstitusi Indonesia, UUD 1945 pasal 28F,” tegasnya kepada detikINET, Rabu (5/3/2013). Berikut isi RPM tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif:

Pasal 7: Lembaga penegak hukum dan atau lembaga peradilan dapat meminta pemblokiran situs bermuatan negatif sesuai dengan kewenangannya kepada Dirjen Aplikasi Informatika.

Pasal 8: Masyarakat dapat melaporkan situs internet bermuatan negatif sebagaimana dimaksud kepada kementerian atau lembaga pemerintah terkait.

Pasal 9: Dirjen Aplikasi Informatika menyediakan daftar alamat situs yang bermuatan negatif yang disebut TRUST + Positif.

ICT Watch juga menyoroti soal RPM ini yang sama sekali tidak dijelaskan tentang bagaimana mandat atas pengelolaan database bernama TRUST Positif bisa kemudian dilakukan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) (baca: pemerintah) saja, sebagaimana mengacu pada pasal 6.”Tidak jelas pula asal muasal dari keberadaan Trust Positif ini. Bahkan, dari sejumlah sumber ICT Watch, disampaikan bahwa pengelolaan database tersebut nantinya akan dialihdayakan (outsource) ke pihak lain,” lanjut Donny.

Mekanisme dalam memberikan, pemberi ataupun penerima mandat untuk mengelola database ini dinilai tidak transparan dan akuntabel. Padahal database ini akan menjadi hal yang akan diwajibkan untuk dipasang oleh seluruh Internet Service Provider (ISP) se-Indonesia. Pengelola dan tata kelola database yang tidak transparan dan akuntabel ini dikhawatirkan rentan disalahgunakan oleh mereka yang memiliki akses langsung ataupun tidak langsung ke database tersebut untuk meredam informasi dan kebebasan berekspresi di Internet.

“Meskipun di dalam RPM tersebut sudah dicantumkan mekanisme normalisasi jika ada kesalahan pencantuman alamat situs di dalam database Trust Positif, namun hal tersebut sangatlah tidak memadai,” kata Donny. Ia memaparkan, pada pasal 16 (3) dan (4) memang dikatakan bahwa Dirjen dapat menerima dan memproses laporan dari masyarakat atas normalisasi database dalam 1 x 24 jam, namun hal tersebut tidak berarti masyarakat akan bisa langsung mengakses situs yang dinormalisasi (dicabut dari database blokir) tersebut.

Sebab pada pasal 9 (2), tertulis bahwa penyelenggara jasa akses Internet, atau ISP, hanya akan melakukan pembaharuan rutin paling sedikit 1 x seminggu.

Skenarionya, jika ada sebuah situs yang sempat secara ‘tidak sengaja’ masuk dalam database Trust Positif dan lantas diblokir oleh ISP, maka untuk pemulihannya bisa jadi akan memakan waktu 1 minggu, atau secepatnya mengikuti periode pembaharuan berikutnya.

“Memang ada mekanisme pembaharuan 1 x 24 jam, khusus untuk hal yang bersifat mendesak, tanpa ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan ‘mendesak’ tersebut,” imbuh Donny yang juga berprofesi sebagai dosen ini.

“Rentang waktu yang dibutuhkan antara pelaporan disampaikan ke Dirjen, diproses dan hingga dipulihkan oleh ISP, sedikit banyak akan merugikan masyarakat yang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana tertulis pada UUD 1945 pasal 28F,” pungkasnya.

Hanya dalam kurun waktu tak lebih dari 6 tahun sejak diundangkan pada 2008, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah digunakan untuk menjerat dan/atau membungkam lebih dari 30 orang yang melakukan aktifitas kebebasan berekspresi dan/atau berbeda pendapat di ranah internet.

Pasal 27 ayat 3 UU ITE, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun adalah pasal ‘melankolis’. “Pasal tersebut adalah fasilitas yang disediakan negara bagi mereka yang melankolis dan ingin memanjakan egonya,” ujar Donny B.U., Direktur Eksekutif ICT Watch. Yang terjadi di lapangan, justru pasal tersebut berulang kali digunakan oleh mereka yang memiliki kekuasaan untuk menekan pihak lain yang tak sepaham.

“Hal ini dapat menyebabkan chilling effect, yaitu kekhawatiran untuk berekspresi dan/atau berbeda pendapat di internet karena adanya ancaman sanksi legal dari negara,” tambah Donny, dalam keterangannya, Rabu (5/2/2014).

Padahal menurutnya, kebebasan berekspresi dan berpendapat, telah diatur dan dilindungi antara lain oleh pasal 28F UUD 1945 (amandemen ke-2), pasal 19 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (PBB) dan pasal 19 dari Kesepakatan Internasional tentang Hak-hak Sipil (PBB)2.

“Dapat dikatakan bahwa pasal 27 ayat 3 UU ITE sejatinya berseberangan dengan semangat yang diusung oleh konstitusi negara Republik Indonesia, dan tak sejalan dengan deklarasi universal serta kesepakatan internasional,” tegas Donny, di sela-sela sidang pengadilan kasus ‘Benhan vs Misbakhun’ di PN Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2014).

Pengenaan pasal tentang pencemaran nama baik di ranah internet kepada Benhan dan 30-an orang lainnya di Indonesia pun dianggap sebagai contoh jelas tentang bagaimana menghambat akses dan/atau distribusi informasi secara signifikan lantaran chilling effect.

Padahal, Donny menjelaskan, di dalam pengantar laporan tertulis kepada PBB yang ditulis oleh Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekpresi, Frank La Rue, September 2013, dikatakan bahwa hambatan terhadap akses (dan distribusi) informasi dapat berpengaruh pada sejumlah hak mendasar, seperti hak sipil dan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Tanpa informasi yang memadai, maka gagasan akan transparansi, akuntabilitas pejabat publik, pemberantasan korupsi ataupun partisipasi publik dalam proses penyusunan kebijakan, tidak akan pernah terwujud. “Praktisnya, sebagaimana ditekankan oleh La Rue, informasi yang memadai adalah prasyarat mutlak bagi pemerintahan yang demokratis,” pungkasnya.

Untuk itulah maka ICT Watch, bersama organisasi masyarakat sipil lainny a, seperti SAFENET (www.safenetvoice.org) dan ELSAM (www.elsam.or.id) mengajak kepada para pemangku kepentingan majemuk (multi-stakeholders) untuk terus berjuang dan berkonsolidasi agar agenda perevisian UU ITE bisa masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk dibahas oleh DPR baru, masa bakti 2014-2019.

“Revisi UU ITE telah gagal masuk dalam agenda Prolegnas 2009-2014. Kini saatnya semua pihak harus sama-sama mendorong agar revisi UU ITE bisa menjadi salah satu prioritas di Prolegnas 2014-2019,” tambah Donny. Tentu saja, menurut pria yang juga masih aktif sebagai dosen ini, jika revisi UU ITE nanti akhirnya masuk dalam Prolegnas berikutnya, maka pembahasannya harus dilakukan secara multi-stakehloders.

“Dengan mengedepankan semangat multi-stakeholders, proses tata kelola internet di Indonesia, termasuk revisi UU ITE di dalamnya, akan dapat dijalankan secara transparan, akuntabel, profesional dan akuntabel,” paparnya. “Secara multi-stakeholders, maka pemerintah, masyarakat sipil, swasta, komunitas teknis dan akademisi harus secara sinergis dan strategis merumuskan tata kelola internet di Indonesia yang lebih baik dan berbasiskan hak asasi manusia, demi kemajuan dan kepentingan generasi muda mendatang di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini,” Donny menandaskan.

Kasus ‘Benhan vs Misbakhun’ sendiri akhirnya diputuskan oleh majelis hakim dengan Benny Handoko — pemilik akun twitter @benhan — itu bersalah serta divonis dengan hukuman pidana penjara 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun.

Sebelum membacakan vonis, majelis hakim membacakan pertimbangan yang dirangkum dari keterangan saksi-saksi pada sidang sebelumnya. Hakim menimbang, bahwa Benhan bersalah dengan berkicau di Twitter dengan mencemarkan nama Misbakhun sebagai ‘perampok Bank Century’.

Vonis majelis hakim itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu melakukan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik seperti yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 Jo pasal 45 ayat 1 UU RI Tahun 2008 tentang ITE dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan selama 2 tahun.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s