Category Archives: Aplikasi Internet

Kemenkominfo Mendadak Mau Atur Penomoran IP

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) saat ini sedang melakukan uji publik Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang pengelolaan nomor protokol internet. Uji publik RPM tersebut telah dimulai sejak 6 Oktober 2014 lalu.

Dalam RPM tersebut, Kemkominfo berencana untuk mengambil alih peranan APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) sebagai pengatur nomor IP.

Hal itu membuat APJII merasa keberatan, sebab selama ini merekalah yang mendapatkan mandat dari IDNIC (Indonesia Network Information Center) sebagai pemilik otoritas pemberian domain dan alamat IP.

IDNIC sendiri juga menginduk kepada APNIC (Asia Pacific Network Information Center) yang memberikan hak kepada organisasi tersebut untuk mendistribusikan nomor IP di Indonesia.

Sapto Anggoro selaku Sekjen APJII mengatakan, selama ini IP yang diatur oleh APJII sudah sesuai mandat dari IDNIC dan APNIC. Ia menyayangkan, kenapa tiba-tiba muncul RPM tentang pengaturan nomor IP tersebut oleh Kemenkominfo.

“Selama ini (pengaturan IP) di APJII, karena mandat dari APNIC sebagai NIR (National Internet Registry), selama ini tidak ada masalah kok tiba-tiba ada RPM ini?” ujar Sapto, Kamis (9/10/2014). “Tiba-tiba muncul sementara Kominfo sedang transisi”.

Selain terkesan tiba-tiba, Sapto juga mengatakan bahwa materi yang sedang diuji publik itu ternyata tidak sesuai dengan yang selama ini dibicarakan dengan asosiasi.

“Di asosiasi, selama ini kami mengikuti aturan APNIC, untuk dispute misalnya pakai RFC (Request for Comment),” ujar Sapto. “Tapi dengan RPM ini, maka nantinya semuanya diputuskan oleh menteri untuk dispute”.

Menurut Sapto, dalam hal IP, industri internet di Indonesia sudah self-regulated, karena telah mengikuti mekanisme baik dari APNIC, maupun IDNIC. Pemerintah seharusnya tidak perlu lagi mengatur penomoran IP.

APJII juga sudah memiliki prosedur sendiri dalam hal pengambilan keputusan terkait nomor IP, yaitu melalui prosedur open policy meeting dan dilakukan melalui Rakernas APJII.

“Sejak 1996 kita sudah melakukan pengaturan sendiri soal IP dan tidak ada masalah, mengapa melakukan perubahan pada hal yang selama ini sudah baik?” tanya Sapto.

Google Indonesia Di Hack Hacker

Momen hari raya Idul Adha tak membuat para peretas (hacker) berhenti melakukan aksi buruknya. Kelompok peretas bernama “MadLeets” telah menjahili situs Google Indonesia, google.co.id. Kejadian ini dilaporkan pengunjung situs tersebut mulai Minggu (5/10/2014) dini hari. Berita soal Google Indonesia telah diretas ini dengan cepat menyebar di media sosial dan membuat heboh pengguna internet Indonesia.

Laman Google Indonesia memang selama beberapa saat tampil tak seperti biasanya. Halaman “putih” Google berubah menjadi berlatar belakang hitam dan diramaikan dengan tulisan klaim dari peretas, seperti “Security is just an illusion”, “Struck by 1337″, dan “Google Indonesia stamped by Team Madleets”.

Ternyata bukan server Google yang berhasil ditembus peretas tersebut. Peretas diduga hanya melakukan “DNS Hijacked” dengan mengubah alamat DNS yang merujuk ke Google Indonesia ke situs “hitam” yang telah mereka buat sebelumnya. DNS (domain name system) adalah sebuah sistem yang bertugas mengubah alamat IP menjadi nama yang lebih mudah diingat. Peretas berhasil mengakali sistem ini dengan mengalihkan alamat google.co.id ke situs yang mereka tentukan.

Dalam kasus ini, seperti dikutip dari sebuah diskusi di Kaskus, peretas mengalihkan DNS “google.co.id” di alamat IP “192.99.147.160” dialihkan ke “host b0x1.madleets.com” yang beralamat IP “167.114.12.10”.

Menurut pantauan KompasTekno, “menghitamnya” situs Google Indonesia hanya menimpa pengguna yang menggunakan layanan Indosat, First Media, dan Telkom Speedy. Saat dicoba menggunakan provider internet lain, laman Google Indonesia tetap normal menampilkan halaman seperti biasa. Belum ada pernyataan resmi dari Google Indonesia dan Telkom Speedy atas kejadian ini.

Pengguna beberapa internet service provider (ISP), seperti First Media, Indosat, dan Telkom Speedy yang mengakses situs Google Indonesia, sempat mendapatkan laman mesin pencari tersebut “menghitam” karena dijahili peretas. Hari ini, Minggu (5/10/2014), situs Google Indonesia memang selama beberapa saat tampil tak seperti biasanya.

Sekelompok peretas telah membajak tampilan situs tersebut menjadi berlatar belakang hitam dan diramaikan dengan tulisan klaim dari hacker, seperti “Struck by 1337″, dan “Google Indonesia stamped by Team Madleets”.

Beberapa pelanggan Speedy melaporkan kejadian tersebut sejak Minggu dini hari. “Google indonesia di hack itu cuma buat yang pake isp speedy aja. isp laen normal aja.dan itupun kejadiannya jam 7 tadi,” cuit Zikri di akun Twitter @zikrianzari.

Sedangkan Wisnu Hendro dalam akun Twitter @wisnu menulis, “Engineer spidi lagi keringetan. yg item spidi, yg normal non spidi” sambil mem-posting dua screenshot laman Google Indonesia yang diakses lewat Telkom Speedy dan provider lain.

Yang menjadi pertanyaan, mengapa kejadian ini hanya menimpa pelanggan ISP tertentu? Dalam kasus ini, peretas memang tidak membobol server Google yang terkenal ketat itu.Peretas diduga telah masuk ke server Telkom dengan menyusupkan kode tertentu ke dalam script milik Telkom Speedy.

Kode pemrograman Speedy tersebut biasa dipakai Telkom untuk menampilkan iklan saat pelanggan hendak masuk ke situs tertentu. Script tersebut bekerja dengan menyisipkan kode Javascript pada setiap halaman web yang dibuka pengguna. Kode tersebut akan memanggil konten iklan yang berada di server berdomain “cfs.u-ad.info”.

Dikutip KompasTekno dari sebuah diskusi di forum Kaskus, domain “cfs.u-ad.info” tersebut, saat ditelusuri seorang Kaskuser, tercatat milik divisi iklan PT Telkom Indonesia. Nah, kemungkinan besar peretas telah mengubah isi script Speedy tersebut dengan mengganti tujuan “google.co.id” yang seharusnya ke “cfs.u-ad.info” dulu untuk keperluan iklan menjadi “host.b0x1.madleets.com” yang beralamat IP “167.114.12.10”.

Hasilnya, setiap pengguna Telkom Speedy yang membuka “www.google.co.id” yang seharusnya melihat tampilan iklan dulu malahan dibawa masuk ke situs palsu Google Indonesia buatan peretas. Metode yang dilakukan peretas ini biasa disebut “DNS Hijacked” dengan mengubah alamat DNS yang merujuk ke sebuah situs ke situs “hitam” yang telah mereka buat sebelumnya.

Domain name system (DNS) adalah sebuah sistem yang bertugas mengubah alamat IP menjadi nama yang lebih mudah diingat. Peretas berhasil mengakali sistem ini dengan mengalihkan alamat google.co.id ke situs yang mereka tentukan.

Selain Telkom Speedy, praktik script injection untuk keperluan iklan semacam ini juga dilakukan operator telekomunikasi, seperti Telkomsel dan XL. Praktik semacam ini tentu sangat mengganggu kenyamanan pengguna. Karena selain dipaksa melihat iklan, pengguna juga akan mendapati lambatnya saat browsing atau saat membuka sebuah situs.

PT Telkom Indonesia menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh pelanggan Telkom Speedy terkait gangguan akses ke situs Google Indonesia. Meski meminta maaf, Telkom membantah sistem layanannya telah dibobol kelompok peretas “Madleets” pada Minggu (5/10/2014). Dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (6/10/2014), PT Telkom menyatakan, sisten DNS Telkom saat kejadian tersebut dalam kondisi aman dan tidak ada indikasi serangan ataupun mendapat gangguan dari peretas.

Pada saat itu, situs Google Indonesia memang tampil tak seperti biasanya. Pengguna beberapa internet service provider (ISP) yang mengakses google.co.id, sempat mendapatkan laman mesin pencari tersebut “menghitam” atau tak dapat diakses karena dijahili peretas.

Telkom juga menyatakan, kasus “menghitamnya” situs Google Indonesia tidak hanya dialami pengguna Telkom saja tetapi juga dari ISP lainnya. Pernyataan ini membantah pemberitaan sebelumnya yang menyebutkan laporan gangguan hanya berasal dari pengguna Telkom Speedy.

Terkait serangan hacker, Telkom menyatakan, gangguan akses terjadi bukan karena peretas berhasil masuk ke sistem DNS ISP. Yang dilakukan peretas adalah membobol domain lain dan melakukan update terhadap domain name server sehingga memunculkan laman google.co.id yang dibuat oleh peretas.

Ke depannya, Telkom berjanji menjaga keandalan dan keamanan jaringan mereka melalui pengamatan 7×24 jam sesuai prosedur yang berlaku dengan mengutamakan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

Penjelasan Google Indonesia
Google sendiri sebagai “korban” dari kejadian ini telah mengeluarkan pernyataan melalui akun Twitter-nya, @Google_IDN. “Untuk waktu yang singkat, beberapa pengguna yang mengunjungi http://google.co.id diarahkan ke situs lain,” cuit Google Indonesia.

Google juga menegaskan, layanan Google untuk domain google.co.id tidak dibajak.

Organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola nama domain ini telah dihubungi dan Google Indonesia mengklaim masalah ini telah diselesaika

Kemenkominfo Akan Blokir Google DNS

Awal minggu ini beredar kabar bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mulai melarang ISP Indonesia memakai DNS publik milik Google yang beralamat di 8.8.8.8 dan 8.8.4.4.

Pihak Kemenkominfo lewat juru bicara Ismail Cawidu telah menyuarakan bantahan mengenai dugaan tersebut. Belakangan, muncul pendapat lain dari Dirjen Aplikasi dan Teknologi Informatika (Aptika) Kemenkominfo Bambang Heru Tjahjoho mengenai pemblokiran DNS ini.

“Kominfo sejak diberlakukannya Permenkominfo No 19-2014 memang tidak memperbolehkan penggunaan DNS lain yang tidak memiliki filtering Database Trust+. Jadi tidak hanya DNS Google saja,” kata Bambang dalam e-mail yang dilayangkan ke DailySocial.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif yang dimaksud Bambang telah disahkan pada Juli lalu.

Lalu, untuk apa Kemenkominfo melarang penggunaan DNS yang tidak memiliki filtering database Trust+? Menurut Bambang, tujuannya tak lain untuk mencegah pengelabuan DNS yang memungkinkan pengguna mengakses konten negatif internet.

Bambang mencontohkan Biznet sebagai salah satu penggelar jasa akses internet (ISP) yang memblokir DNS di luar miliknya sendiri.

“Pemblokiran DNS ini merupakan suatu upaya untuk mencegah pelanggan mengelabui DNS Biznet dalam mengakses konten yang tidak diperbolehkan oleh Biznet maupun ISP nasional berlisensi lainnya,” kata Bambang.

Dia menambahkan bahwa 90 persen situs dalam daftar hitam database Trust+ mengandung konten pornografi terlarang sebagaimana diterangkan oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Pornografi.

Selain Biznet, ISP lain yang ditengarai telah melakukan pemblokiran DNS serupa adalah Telkom Speedy.

Tren Pengaturan Internet di Asia Oleh Pemerintah Makin Mengkhawatirkan

Pertumbuhan pengguna Internet Asia tumbuh sangat pesat, dari 114,3 juta pada tahun 2000 menjadi 1,2 miliar tahun ini, atau sekitar 31,7 persen dari total pengguna dunia. Mereka yang menggunakan Internet di kawasan dengan populasi 3,9 miliar ini tumbuh sekitar 1.000 persen dalam 14 tahun. Hanya saja, pengaturan yang dilakukan sejumlah negara di kawasan ini dianggap kurang menggembirakan.

Direktur Eksekutif Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) Ghayathri Venkiteswaran dalam acara konferensi 4M Jakarta: Informing the Web di kampus Universitas Atma Jaya, Jakarta, Rabu, 24 September 2014, menyebut soal sejumlah regulasi yang berdampak di dunia online di sejumlah negara yang dianggap mengkhawatirkan. “Tren pemerintah dan pembuat kebijakan kelihatan terobsesi dengan pengaturan kontennya, bukannya melindungi penggunanya,” kata Gayatri.

Menurut Gayatri, dalam tiga atau lima tahun belakangan ini, ada sejumlah pemerintah yang membuat regulasi tentang konten Internet, termasuk di Filipina, Malaysia, dan Indonesia. “Itu agak mengkhawatirkan karena seperti memberi kuasa kepada pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang kritis,” kata dia saat ditemui di sela acara konferensi. Ia memberi contoh Cybercrime Prevention Act 2012 di Filipina.

Undang-undang itu, kata Gayathri, muncul setelah ada kritik deras media terhadap politikus di negara itu. “Yang membuat undang-undang itu, anggota Kongres Filipina, memasukkan pencemaran nama baik secara online walaupun undang-undang itu sebenarnya untuk mengatur kejahatan di dunia cyber,” kata dia. Masyarakat sipil menggugat undang-undang itu dan Mahkamah Agung menyatakan sebagian pasal dalam undang-undang itu tak sesuai Konstitusi. Hanya saja, pasal soal pencemaran nama baik itu tak berubah.

Situasi agak mirip juga bisa dilihat di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik awalnya diniatkan untuk mengatur dan memberi perlindungan terhadap masyarakat saat bertransaksi secara online. Dalam pembahasannya, pasal pencemaran nama baik di Internet juga masuk di dalamnya. Pelaku pelanggaran terhadap pasal ini terancam pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda maksimal Rp 1 miliar.

Maria Ressa, dari media asal Filipina, Rappler.com, menambahkan, soal pasal pencemaran nama baik yang berlaku di negaranya bisa dipakai untuk menghukum siapa pun. “Jadi, trennya di Filipina adalah, orang masuk penjara terutama kalau ada politisi lokal atau hakim yang tidak suka dengan apa yang dikatakan seseorang,” kata dia Ressa di depan peserta konferensi.

Dalam konferensi, juga ada pandangan bahwa memang ada kebutuhan untuk mengatur Internet. Hanya saja, pengaturan seperti apa yang harus dilakukan? “Yang juga penting, siapa yang harus membuat pengaturannya,” kata Margiyono, anggota Media Defence Southeast Asia, dalam konferensi itu. Karakter Internet yang lintas batas negara membuat pengaturannya tak mudah. Apalagi masing-masing negara memiliki standar nilai yang berbeda-beda. Ia memberi contoh materi pronografi yang legal di Amerika Serikat, tapi ilegal di negara seperti Indonesia, Pakistan, dan sebagainya.

Pengaturan Internet, bagi Gayathri, diperlukan untuk melindungi keamanan di Internet, mengatur pornografi, mencegah pencurian data, dan semacamnya. Hanya saja, regulasi yang dibuat sejumlah pemerintah lebih condong untuk mengatur soal konten dan cenderung tak melindungi penggunanya. “Seperti di Kamboja, (pengaturan dilakukan) karena melihat Internet itu sebagai ruang bagi masyarakat sipil, oposisi, sebagai wadah berekspresi,” kata Gayathri.

Di Malaysia, tambah Gayathri, pemerintah menggunakan undang-undang ihwal keamanan negara untuk mengawasi Internet. Sejak dua tahun lalu, Malaysia memiliki Security Offences Act 2012, sebagai pengganti Internal Security Act 1960. “Undang-undang ini memang tak spesifik untuk dunia online, karena tujuannya untuk menjaga ketertiban umum. Tapi pengerahan massa atau menggunakan Internet untuk kepentingan itu bisa dijerat dengan aturan itu,” katanya.

Security Offences Act melarang tak lagi mengenal penahanan sampai 60 hari seperti saat Malaysia memiliki Internal Security Act. Masalahnya, definisi dalam undang-undang ini berifat karet dan ini membuatnya bisa digunakan untuk apa saja. Selain itu, kata Gayathri, Malaysia juga memiliki Akta Hasutan tahun 1948. Undang-undang ini memuat pidana untuk pencemaran nama baik, yang biasanya digunakan untuk menjerat orang yang dianggap mengkritik pemerintah, pengadilan, dan lembaga negara lainnya.

Ada sejumlah alasan mengapa sejumlah negara membuat pengaturan yang bersifat represif terkait dengan dunia online. Kata Gayathri, ada pemerintah yang mungkin merasa kehilangan kontrol atas itu. “Sejumlah pemerintah ingin mengontrol lagi, untuk mempertahankan kekuasaan,” kata dia. Namun ada juga pemerintah yang ingin berusaha menciptakan keseimbangan antara perkembangan teknologi dan isu-isu lainnya, termasuk keamanan, privasi, dan semacamnya.

Dalam acara konferensi ini, memang muncul perbincangan soal pengaturan seperti yang pas perihal soal Internet ini. Menurut Margiyono, salah satu yang bisa dikembangkan adalah pengaturan melalui multistakeholder, yang biasanya melibatkan wakil pemerintah, pengusaha, dan masyarakat sipil. Ini alternatif lain selain merintis regulasi yang bisa disepakati oleh lebih banyak negara di level internasional. Namun, model pengaturan semacam ini sering kali terbentur oleh dominannya otoritas pemerintah.

Gayathri setuju dengan pengaturan melalui multistakeholder. Tapi ini hanya bisa dilakukan di sejumlah negara seperti Indonesia, Filipina, Thailand, akan tetapi sulit diterapkan di negara seperti Vietnam yang tak pernah melakukan konsultasi langsung soal kebijakan publik. “Bagaimana mengenalkan model seperti itu di negara otoriter?” kata Gayathri. Ia juga menambahkan, hal lain yang juga perlu dilakukan adalah bagaimana menjadikan kebebasan berekspresi, kebebasan Internet, dan netralitas Internet ini menjadi masalah yang harus diperjuangkan bersama.

Konferensi 4M Jakarta: Informing the Web yang merupakan hasil kerja sama CFI (Prancis), Aliansi Jurnalis Independen, Universitas Atma Jaya, The Institut Fran├žais Indonesia, dan Regional cooperation delegation France-ASEAN ini, digelar Selasa-Rabu, 23-24 September 2014. Konferensi yang membahas sejumlah isu mutakhir ihwal perkembangan media online ini diikuti wakil dari sejumlah organisasi media dan masyarakat sipil di Asia dan Eropa.

BlackBerry Makin Ditinggal Pengguna di Indonesia

BlackBerry yang biasanya sangat diandalkan untuk komunikasi data, belakangan kalah pamor dan mulai tergantikan oleh layanan messaging sejenis lainnya. Demikian tercermin dari pergerakan trafik di operator. Seperti kutip dari info memo laporan keuangan XL semester pertama 2014, Sabtu (23/8/2014), disebutkan bahwa anak usaha Axiata itu hanya memiliki sekitar 13,3 juta pengguna smartphone atau sekitar 21% dari 63,3 juta pelanggan.

Selama enam bulan terakhir itu pula, XL tercatat berhasil mengurangi sekitar 15% pembayaran ke BlackBerry berkat fokus menggenjot pengguna dari platform operasi lainnya seperti Android. Sebelumnya, dalam jumpa pers halal bihalal XL, para petinggi operator itu mengungkapkan selama Lebaran 2014 pamor pesan instan BlackBerry Messenger (BBM) mulai luntur.

“Kebanyakan orang sekarang mengucapkan selamat Idul Fitri lewat aplikasi pesan instan. Tapi, lonjakan di BBM tidak lagi seperti dulu pas hari Lebaran. Lonjakan tertinggi layanan komunikasi lewat aplikasi terjadi di WhatsApp, Line, Instagram dan Path. BBM juga ada peningkatan, tapi bisa dibilang sangat kecil,” katanya.

Secara rinci lonjakan komunikasi pelanggan XL yang memakai layanan pesan instan selama Lebaran lalu terjadi di WhatsApp (52,4%), Line (49,4%), Viber (39,4%), KakaoTalk (18,3%) dan BBM (0,3%).

Sementara di Telkomsel pelanggan BlackBerry mengalami kenaikan 15% yakni menjadi 7,279 juta pelanggan di semester pertama 2014. Namun, Telkomsel menyatakan terjadi juga penurunan pembayaran akses ke perusahaan tersebut. BlackBerry sendiri terus memperbaiki diri agar perangkatnya diminati pengguna. Belum lama ini perseroan memperpanjang kerjasamanya dengan 7digital dalam memberikan layanan musik digital.

Dalam kerjasama terbaru ini 7digital mengambilalih penjualan dari BlackBerry dimana sebelumnya menggunakan konsep revenue sharing. Sementara BlackBerry akan membayar 7digital fee bulanan bagi penggunaan mulai Agustus 2015.

BlackBerry Messenger BBM Akhirnya Hadir di Windows Phone

BlackBerry Messenger akhirnya tersedia, dalam versi Beta, untuk perangkat Lumia yang menjalankan Windows Phone 8 dan 8.1. Hal ini melanjutkan versi Beta terbatas (Private Beta) yang sebelumnya telah diumumkan untuk jajaran perangkat tersebut.

“Dengan terus meningkatnya popularitas BBM, kami sangat senang untuk memiliki kesempatan mengembangkan aplikasi kami untuk platform Windows Phone,” ungkap John Sims, President Global Enterprise Services, BlackBerry.

Pihak Microsoft pun mengatakan akan terus berupaya menghadirkan berbagai aplikasi yang dibutuhkan pengguna Lumia.

“Kami terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menghadirkan aplikasi yang dibutuhkan oleh pengguna Lumia, baik developer global maupun lokal.” ungkap Maretha Dewi, Head of Developer Experiences, Microsoft Devices, Indonesia.

BBM pada Windows Phone hadir dengan fitur-fitur seperti BBM Chat, BBM Groups, Find Friends dan BBM Feeds.

Selain itu, bagi pengguna Lumia, setiap chat (baik individu maupun grup) bisa dipasang di halaman depan ponsel mereka. Fitur “Pin to Start” ini akan memunculkan icon tile untuk setiap chat yang dipasang di Start Screen.

BBM untuk Windows Phone Beta sudah tersedia untuk download melalui Windows Phone Store.

Ranking Indonesia Dalam Hal Kecepatan Internet

Berapa kecepatan koneksi internet broadband yang dinikmati penduduk Indonesia? Angkanya bisa dilacak di laporan terbaru dari Akamai State of the Internet Report, analisis koneksi internet berbagai negara menurut riset perusahaan teknologi Akamai. Dalam peta koneksi interaktif Akamai, kecepatan internet paling cepat di Indonesia pada kuartal 1 2014 up to 2,37 Mbps. Dibandingkan dengan Korea Selatan atau Jepang yang menduduki posisi pertama dan kedua memang masih terpaut sangat jauh.

Tapi di wilayah Asia Tenggara masih terhitung lumayan. Dengan kecepatan koneksi paling cepat 2,37 Mbps, Indonesia mengungguli Filipina yang rata-rata hanya (2,07 Mbps), Laos (1,5 Mbps), Vietnam (1,95 Mbps), Myanmar (2,03 Mbps), ataupun Kamboja (2,13 Mbps).

Negara Asia Tenggara yang mengungguli Indonesia misalnya Malaysia (3,52 Mbps), dan Thailand (5,14 Mbps). Akamai sendiri menyatakan pertumbuhan kecepatan internet dunia memang menunjukkan tren bagus alias terus meningkat dari tahun ke tahun. “Meski masih ada yang harus ditingkatkan di beberapa negara, tren yang kami lihat tetap sangat positif,” kata David Belson, editor Akamai yang dikutip dari PCMag, Jumat (27/6/2014).

Koneksi internet rata-rata dunia semakin cepat. Hal itu terungkap dalam penelitian terbaru dari perusahaan teknologi Akamai yang menganalisis kecepatan internet di tiap negara. Lalu, negara mana yang koneksinya paling ngebut?

Menurut Akamai, pada kuartal I 2014, rata rata koneksi internet di dunia adalah 3,9 Mbps, naik 1,8% dari tahun sebelumnya. Bahkan Akamai memperkirakan pada kuartal depan, kecepatannya akan tembus 4 Mbps. “Meski masih ada yang harus ditingkatkan di beberapa negara, tren yang kami lihat tetaplah sangat positif,” kata David Belson, editor Akamai yang dikutip dari PCMag, Jumat (27/6/2014).

Berada di posisi pertama negara dengan koneksi internet broadband tercepat adalah Korea Selatan, dengan kecepatan rata-rata 23,6 Mbps. Negeri Ginseng ini memang menjadi langganan soal internet paling ngebut. Menguntit di posisi kedua adalah Jepang dengan koneksi rata-rata 14,6 Mbps. Diikuti berturut turut di posisi 10 besar oleh Hong Kong, Swiss, Belanda, Latvia, Swedia, Republik Ceko, Finlandia dan Irlandia.

Perkembangan positif kecepatan internet ini akan memungkinkan layanan baru seperti konten masa depan dan video 4K diimplementasikan. “Pertumbuhan dari tahun ke tahun mengindikasikan fondasi global yang kuat sedang dibangun untuk menikmati konten masa depan dan layanan seperti video 4K,” tambah Belson.