Category Archives: Aplikasi Internet

Google Tutup Layanan Berita Karena Wajib Bayar Royalti

Google akan segera menghentikan layanan berita dalam bahasa Spanyol karena undang-undang baru bisa memaksa Google harus membayar ‘royalti’ kepada perusahaan media di negara tersebut. Undang-undang hak atas kekayaan intelektual ini akan diberlakukan mulai bulan depan dan Google memutuskan untuk tidak meneruskan layanan berita dalam bahasa Spanyol pada 16 Desember ini.

Layanan Google News mengambil kutipan-kutipan berita dari media Spanyol dan raksasa pencarian online ini beralasan bahwa skema membayar kepada perusahaan media “tak bisa diterapkan atau dipertahankan”. Direktur Berita Google, Richard Gingras, beralasan bahwa Google tidak memasang iklan di layanan berita ini dan karenanya tidak mendapatkan pemasukan.

Ia juga mengatakan perusahaan media bisa memilih untuk tidak dimasukkan ke Google News. “Sebagian besar ingin dimasukkan ke Google News … layanan kami mendorong orang masuk ke situs mereka yang pada gilirannya bisa mendatangkan penerimaan dari iklan,” papar Gingras. Undang-undang baru di Spanyol, biasa disebut “Google Tax”, tidak menjelaskan secara rinci berapa “royalti” yang harus dibayar Google.

Sudah sejak lama berbagai perusahaan media di sejumlah negara tidak setuju dengan Google News karena layanan ini dianggap melanggar hak cipta.

80 Persen Pengguna di Indonesia Pakai Smartphone Murah

Bob Bao, Managing Director Baidu Indonesia, memaparkan hasil riset Baidu terhadap pengguna mobile internet di Indonesia. Salah satu temuan Baidu adalah masih banyaknya pengguna mobile internet di Indonesia yang menggunakan smartphone dengan kisaran harga di bawah Rp 3 juta. “Jika dirata-rata, harga perangkat smartphone yang digunakan ada di angka Rp 2,148 juta,” tutur Bob Bao dalam gelaran Startup Asia Jakarta 2014, Rabu (26/11/2014).

Namun, lanjutnya, riset itu menunjukkan 87,3 persen pengguna ingin mengganti smartphone-nya dengan ponsel Android yang lebih baik. Anggarannya? Rata-rata di Rp 2,907 juta.Hal lain yang menurutnya cukup mengejutkan adalah bahwa pengguna internet lewat mobile justru banyak di rumah dengan angka 95 persen. Bandingkan dengan kantor (36 persen) atau perjalanan (27 persen).

“Sebelumnya, kami kira akses terbanyak dilakukan saat di perjalanan,” tutur Bao. Temuan lain yang menurutnya menarik adalah bahwa 40 persen pengguna hanya memakai 1-2 aplikasi. “Kita sebagai startup, harusnya bisa mencari apa sebenarnya yang menarik bagi orang Indonesia. Data ini menunjukkan banyak developer belum cocok aplikasinya dengan pengguna,” ia menjelaskan.

Lima jenis aplikasi yang sering digunakan, tutur Bao, adalah jejaring sosial (81 persen), browser (65 persen), game (35 persen), musik (32 persen) dan berita (17 persen).

Bao mengatakan startup harus banyak belajar soal perilaku konsumen di Indonesia. Selain itu, perlu juga membangun ekosistemnya.

Ia yakin, dengan populasi penduduk yang besar, Indonesia memiliki potensi besar sebagai pasar pengguna internet di masa depan. Industri digital pun diharapkannya bisa terus tumbuh.

Cara Mematikan Fitur Read Pada WhatsApp

Aplikasi pesan instan WhatsApp pada minggu lalu memperkenalkan fitur “Read Receipt” bagi penggunanya. Dengan fitur tersebut, pengguna bisa mengetahui pesan yang dikirimnya sudah dibaca atau belum.

WhatsApp akan memberikan tanda centang biru ganda untuk pesan pengirim yang sudah dibaca penerima. Fitur yang sebenarnya berguna itu ternyata tak sepenuhnya direspons positif oleh pengguna WhatsApp. Cukup banyak pengguna menyayangkan kehadiran fitur yang sudah sejak lama dimiliki BlackBerry Messenger di WhatsApp.

Karena itu, WhatsApp secara diam-diam mengeluarkan pembaruan dengan memberikan pilihan untuk menonaktifkan fitur notifikasi keterbacaan pesan itu. Namun, WhatsApp belum menyebarkan update tersebut ke toko aplikasi di berbagai platform, seperti Android, iOS, maupun Windows Phone.

Menurut pantauan, Sabtu (15/11/2014), layanan pesan instan milik Facebook itu baru memberikan file pembaruan untuk perangkat Android, itu pun harus melalui situs resmi WhatsApp. Pengguna Android bisa membuka web resmi WhatsApp di URL http://www.whatsapp.com/download atau mengunduh versi WhatsApp 2.11.444 tersebut langsung dari tautan ini. Versi tersebut memiliki pilihan untuk menonaktifkan fitur “Read Receipt” yang ditandai dengan tanda centang berwarna biru.

Caranya dengan mengakses menu “Settings > Account > Privacy” kemudian hilangkan tandan centang di opsi ‘Read receipts’ melalui perangkatnya masing-masing. Update ini akan disebar WhatsApp secara resmi ke Play Store, Apple App Store, dan toko aplikasi platform lainnya dalam beberapa hari ke depan.

Kemenkominfo Mendadak Mau Atur Penomoran IP

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) saat ini sedang melakukan uji publik Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang pengelolaan nomor protokol internet. Uji publik RPM tersebut telah dimulai sejak 6 Oktober 2014 lalu.

Dalam RPM tersebut, Kemkominfo berencana untuk mengambil alih peranan APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) sebagai pengatur nomor IP.

Hal itu membuat APJII merasa keberatan, sebab selama ini merekalah yang mendapatkan mandat dari IDNIC (Indonesia Network Information Center) sebagai pemilik otoritas pemberian domain dan alamat IP.

IDNIC sendiri juga menginduk kepada APNIC (Asia Pacific Network Information Center) yang memberikan hak kepada organisasi tersebut untuk mendistribusikan nomor IP di Indonesia.

Sapto Anggoro selaku Sekjen APJII mengatakan, selama ini IP yang diatur oleh APJII sudah sesuai mandat dari IDNIC dan APNIC. Ia menyayangkan, kenapa tiba-tiba muncul RPM tentang pengaturan nomor IP tersebut oleh Kemenkominfo.

“Selama ini (pengaturan IP) di APJII, karena mandat dari APNIC sebagai NIR (National Internet Registry), selama ini tidak ada masalah kok tiba-tiba ada RPM ini?” ujar Sapto, Kamis (9/10/2014). “Tiba-tiba muncul sementara Kominfo sedang transisi”.

Selain terkesan tiba-tiba, Sapto juga mengatakan bahwa materi yang sedang diuji publik itu ternyata tidak sesuai dengan yang selama ini dibicarakan dengan asosiasi.

“Di asosiasi, selama ini kami mengikuti aturan APNIC, untuk dispute misalnya pakai RFC (Request for Comment),” ujar Sapto. “Tapi dengan RPM ini, maka nantinya semuanya diputuskan oleh menteri untuk dispute”.

Menurut Sapto, dalam hal IP, industri internet di Indonesia sudah self-regulated, karena telah mengikuti mekanisme baik dari APNIC, maupun IDNIC. Pemerintah seharusnya tidak perlu lagi mengatur penomoran IP.

APJII juga sudah memiliki prosedur sendiri dalam hal pengambilan keputusan terkait nomor IP, yaitu melalui prosedur open policy meeting dan dilakukan melalui Rakernas APJII.

“Sejak 1996 kita sudah melakukan pengaturan sendiri soal IP dan tidak ada masalah, mengapa melakukan perubahan pada hal yang selama ini sudah baik?” tanya Sapto.

Google Indonesia Di Hack Hacker

Momen hari raya Idul Adha tak membuat para peretas (hacker) berhenti melakukan aksi buruknya. Kelompok peretas bernama “MadLeets” telah menjahili situs Google Indonesia, google.co.id. Kejadian ini dilaporkan pengunjung situs tersebut mulai Minggu (5/10/2014) dini hari. Berita soal Google Indonesia telah diretas ini dengan cepat menyebar di media sosial dan membuat heboh pengguna internet Indonesia.

Laman Google Indonesia memang selama beberapa saat tampil tak seperti biasanya. Halaman “putih” Google berubah menjadi berlatar belakang hitam dan diramaikan dengan tulisan klaim dari peretas, seperti “Security is just an illusion”, “Struck by 1337″, dan “Google Indonesia stamped by Team Madleets”.

Ternyata bukan server Google yang berhasil ditembus peretas tersebut. Peretas diduga hanya melakukan “DNS Hijacked” dengan mengubah alamat DNS yang merujuk ke Google Indonesia ke situs “hitam” yang telah mereka buat sebelumnya. DNS (domain name system) adalah sebuah sistem yang bertugas mengubah alamat IP menjadi nama yang lebih mudah diingat. Peretas berhasil mengakali sistem ini dengan mengalihkan alamat google.co.id ke situs yang mereka tentukan.

Dalam kasus ini, seperti dikutip dari sebuah diskusi di Kaskus, peretas mengalihkan DNS “google.co.id” di alamat IP “192.99.147.160” dialihkan ke “host b0x1.madleets.com” yang beralamat IP “167.114.12.10”.

Menurut pantauan KompasTekno, “menghitamnya” situs Google Indonesia hanya menimpa pengguna yang menggunakan layanan Indosat, First Media, dan Telkom Speedy. Saat dicoba menggunakan provider internet lain, laman Google Indonesia tetap normal menampilkan halaman seperti biasa. Belum ada pernyataan resmi dari Google Indonesia dan Telkom Speedy atas kejadian ini.

Pengguna beberapa internet service provider (ISP), seperti First Media, Indosat, dan Telkom Speedy yang mengakses situs Google Indonesia, sempat mendapatkan laman mesin pencari tersebut “menghitam” karena dijahili peretas. Hari ini, Minggu (5/10/2014), situs Google Indonesia memang selama beberapa saat tampil tak seperti biasanya.

Sekelompok peretas telah membajak tampilan situs tersebut menjadi berlatar belakang hitam dan diramaikan dengan tulisan klaim dari hacker, seperti “Struck by 1337″, dan “Google Indonesia stamped by Team Madleets”.

Beberapa pelanggan Speedy melaporkan kejadian tersebut sejak Minggu dini hari. “Google indonesia di hack itu cuma buat yang pake isp speedy aja. isp laen normal aja.dan itupun kejadiannya jam 7 tadi,” cuit Zikri di akun Twitter @zikrianzari.

Sedangkan Wisnu Hendro dalam akun Twitter @wisnu menulis, “Engineer spidi lagi keringetan. yg item spidi, yg normal non spidi” sambil mem-posting dua screenshot laman Google Indonesia yang diakses lewat Telkom Speedy dan provider lain.

Yang menjadi pertanyaan, mengapa kejadian ini hanya menimpa pelanggan ISP tertentu? Dalam kasus ini, peretas memang tidak membobol server Google yang terkenal ketat itu.Peretas diduga telah masuk ke server Telkom dengan menyusupkan kode tertentu ke dalam script milik Telkom Speedy.

Kode pemrograman Speedy tersebut biasa dipakai Telkom untuk menampilkan iklan saat pelanggan hendak masuk ke situs tertentu. Script tersebut bekerja dengan menyisipkan kode Javascript pada setiap halaman web yang dibuka pengguna. Kode tersebut akan memanggil konten iklan yang berada di server berdomain “cfs.u-ad.info”.

Dikutip KompasTekno dari sebuah diskusi di forum Kaskus, domain “cfs.u-ad.info” tersebut, saat ditelusuri seorang Kaskuser, tercatat milik divisi iklan PT Telkom Indonesia. Nah, kemungkinan besar peretas telah mengubah isi script Speedy tersebut dengan mengganti tujuan “google.co.id” yang seharusnya ke “cfs.u-ad.info” dulu untuk keperluan iklan menjadi “host.b0x1.madleets.com” yang beralamat IP “167.114.12.10”.

Hasilnya, setiap pengguna Telkom Speedy yang membuka “www.google.co.id” yang seharusnya melihat tampilan iklan dulu malahan dibawa masuk ke situs palsu Google Indonesia buatan peretas. Metode yang dilakukan peretas ini biasa disebut “DNS Hijacked” dengan mengubah alamat DNS yang merujuk ke sebuah situs ke situs “hitam” yang telah mereka buat sebelumnya.

Domain name system (DNS) adalah sebuah sistem yang bertugas mengubah alamat IP menjadi nama yang lebih mudah diingat. Peretas berhasil mengakali sistem ini dengan mengalihkan alamat google.co.id ke situs yang mereka tentukan.

Selain Telkom Speedy, praktik script injection untuk keperluan iklan semacam ini juga dilakukan operator telekomunikasi, seperti Telkomsel dan XL. Praktik semacam ini tentu sangat mengganggu kenyamanan pengguna. Karena selain dipaksa melihat iklan, pengguna juga akan mendapati lambatnya saat browsing atau saat membuka sebuah situs.

PT Telkom Indonesia menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh pelanggan Telkom Speedy terkait gangguan akses ke situs Google Indonesia. Meski meminta maaf, Telkom membantah sistem layanannya telah dibobol kelompok peretas “Madleets” pada Minggu (5/10/2014). Dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (6/10/2014), PT Telkom menyatakan, sisten DNS Telkom saat kejadian tersebut dalam kondisi aman dan tidak ada indikasi serangan ataupun mendapat gangguan dari peretas.

Pada saat itu, situs Google Indonesia memang tampil tak seperti biasanya. Pengguna beberapa internet service provider (ISP) yang mengakses google.co.id, sempat mendapatkan laman mesin pencari tersebut “menghitam” atau tak dapat diakses karena dijahili peretas.

Telkom juga menyatakan, kasus “menghitamnya” situs Google Indonesia tidak hanya dialami pengguna Telkom saja tetapi juga dari ISP lainnya. Pernyataan ini membantah pemberitaan sebelumnya yang menyebutkan laporan gangguan hanya berasal dari pengguna Telkom Speedy.

Terkait serangan hacker, Telkom menyatakan, gangguan akses terjadi bukan karena peretas berhasil masuk ke sistem DNS ISP. Yang dilakukan peretas adalah membobol domain lain dan melakukan update terhadap domain name server sehingga memunculkan laman google.co.id yang dibuat oleh peretas.

Ke depannya, Telkom berjanji menjaga keandalan dan keamanan jaringan mereka melalui pengamatan 7×24 jam sesuai prosedur yang berlaku dengan mengutamakan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

Penjelasan Google Indonesia
Google sendiri sebagai “korban” dari kejadian ini telah mengeluarkan pernyataan melalui akun Twitter-nya, @Google_IDN. “Untuk waktu yang singkat, beberapa pengguna yang mengunjungi http://google.co.id diarahkan ke situs lain,” cuit Google Indonesia.

Google juga menegaskan, layanan Google untuk domain google.co.id tidak dibajak.

Organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola nama domain ini telah dihubungi dan Google Indonesia mengklaim masalah ini telah diselesaika

Kemenkominfo Akan Blokir Google DNS

Awal minggu ini beredar kabar bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mulai melarang ISP Indonesia memakai DNS publik milik Google yang beralamat di 8.8.8.8 dan 8.8.4.4.

Pihak Kemenkominfo lewat juru bicara Ismail Cawidu telah menyuarakan bantahan mengenai dugaan tersebut. Belakangan, muncul pendapat lain dari Dirjen Aplikasi dan Teknologi Informatika (Aptika) Kemenkominfo Bambang Heru Tjahjoho mengenai pemblokiran DNS ini.

“Kominfo sejak diberlakukannya Permenkominfo No 19-2014 memang tidak memperbolehkan penggunaan DNS lain yang tidak memiliki filtering Database Trust+. Jadi tidak hanya DNS Google saja,” kata Bambang dalam e-mail yang dilayangkan ke DailySocial.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif yang dimaksud Bambang telah disahkan pada Juli lalu.

Lalu, untuk apa Kemenkominfo melarang penggunaan DNS yang tidak memiliki filtering database Trust+? Menurut Bambang, tujuannya tak lain untuk mencegah pengelabuan DNS yang memungkinkan pengguna mengakses konten negatif internet.

Bambang mencontohkan Biznet sebagai salah satu penggelar jasa akses internet (ISP) yang memblokir DNS di luar miliknya sendiri.

“Pemblokiran DNS ini merupakan suatu upaya untuk mencegah pelanggan mengelabui DNS Biznet dalam mengakses konten yang tidak diperbolehkan oleh Biznet maupun ISP nasional berlisensi lainnya,” kata Bambang.

Dia menambahkan bahwa 90 persen situs dalam daftar hitam database Trust+ mengandung konten pornografi terlarang sebagaimana diterangkan oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Pornografi.

Selain Biznet, ISP lain yang ditengarai telah melakukan pemblokiran DNS serupa adalah Telkom Speedy.

Tren Pengaturan Internet di Asia Oleh Pemerintah Makin Mengkhawatirkan

Pertumbuhan pengguna Internet Asia tumbuh sangat pesat, dari 114,3 juta pada tahun 2000 menjadi 1,2 miliar tahun ini, atau sekitar 31,7 persen dari total pengguna dunia. Mereka yang menggunakan Internet di kawasan dengan populasi 3,9 miliar ini tumbuh sekitar 1.000 persen dalam 14 tahun. Hanya saja, pengaturan yang dilakukan sejumlah negara di kawasan ini dianggap kurang menggembirakan.

Direktur Eksekutif Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) Ghayathri Venkiteswaran dalam acara konferensi 4M Jakarta: Informing the Web di kampus Universitas Atma Jaya, Jakarta, Rabu, 24 September 2014, menyebut soal sejumlah regulasi yang berdampak di dunia online di sejumlah negara yang dianggap mengkhawatirkan. “Tren pemerintah dan pembuat kebijakan kelihatan terobsesi dengan pengaturan kontennya, bukannya melindungi penggunanya,” kata Gayatri.

Menurut Gayatri, dalam tiga atau lima tahun belakangan ini, ada sejumlah pemerintah yang membuat regulasi tentang konten Internet, termasuk di Filipina, Malaysia, dan Indonesia. “Itu agak mengkhawatirkan karena seperti memberi kuasa kepada pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang kritis,” kata dia saat ditemui di sela acara konferensi. Ia memberi contoh Cybercrime Prevention Act 2012 di Filipina.

Undang-undang itu, kata Gayathri, muncul setelah ada kritik deras media terhadap politikus di negara itu. “Yang membuat undang-undang itu, anggota Kongres Filipina, memasukkan pencemaran nama baik secara online walaupun undang-undang itu sebenarnya untuk mengatur kejahatan di dunia cyber,” kata dia. Masyarakat sipil menggugat undang-undang itu dan Mahkamah Agung menyatakan sebagian pasal dalam undang-undang itu tak sesuai Konstitusi. Hanya saja, pasal soal pencemaran nama baik itu tak berubah.

Situasi agak mirip juga bisa dilihat di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik awalnya diniatkan untuk mengatur dan memberi perlindungan terhadap masyarakat saat bertransaksi secara online. Dalam pembahasannya, pasal pencemaran nama baik di Internet juga masuk di dalamnya. Pelaku pelanggaran terhadap pasal ini terancam pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda maksimal Rp 1 miliar.

Maria Ressa, dari media asal Filipina, Rappler.com, menambahkan, soal pasal pencemaran nama baik yang berlaku di negaranya bisa dipakai untuk menghukum siapa pun. “Jadi, trennya di Filipina adalah, orang masuk penjara terutama kalau ada politisi lokal atau hakim yang tidak suka dengan apa yang dikatakan seseorang,” kata dia Ressa di depan peserta konferensi.

Dalam konferensi, juga ada pandangan bahwa memang ada kebutuhan untuk mengatur Internet. Hanya saja, pengaturan seperti apa yang harus dilakukan? “Yang juga penting, siapa yang harus membuat pengaturannya,” kata Margiyono, anggota Media Defence Southeast Asia, dalam konferensi itu. Karakter Internet yang lintas batas negara membuat pengaturannya tak mudah. Apalagi masing-masing negara memiliki standar nilai yang berbeda-beda. Ia memberi contoh materi pronografi yang legal di Amerika Serikat, tapi ilegal di negara seperti Indonesia, Pakistan, dan sebagainya.

Pengaturan Internet, bagi Gayathri, diperlukan untuk melindungi keamanan di Internet, mengatur pornografi, mencegah pencurian data, dan semacamnya. Hanya saja, regulasi yang dibuat sejumlah pemerintah lebih condong untuk mengatur soal konten dan cenderung tak melindungi penggunanya. “Seperti di Kamboja, (pengaturan dilakukan) karena melihat Internet itu sebagai ruang bagi masyarakat sipil, oposisi, sebagai wadah berekspresi,” kata Gayathri.

Di Malaysia, tambah Gayathri, pemerintah menggunakan undang-undang ihwal keamanan negara untuk mengawasi Internet. Sejak dua tahun lalu, Malaysia memiliki Security Offences Act 2012, sebagai pengganti Internal Security Act 1960. “Undang-undang ini memang tak spesifik untuk dunia online, karena tujuannya untuk menjaga ketertiban umum. Tapi pengerahan massa atau menggunakan Internet untuk kepentingan itu bisa dijerat dengan aturan itu,” katanya.

Security Offences Act melarang tak lagi mengenal penahanan sampai 60 hari seperti saat Malaysia memiliki Internal Security Act. Masalahnya, definisi dalam undang-undang ini berifat karet dan ini membuatnya bisa digunakan untuk apa saja. Selain itu, kata Gayathri, Malaysia juga memiliki Akta Hasutan tahun 1948. Undang-undang ini memuat pidana untuk pencemaran nama baik, yang biasanya digunakan untuk menjerat orang yang dianggap mengkritik pemerintah, pengadilan, dan lembaga negara lainnya.

Ada sejumlah alasan mengapa sejumlah negara membuat pengaturan yang bersifat represif terkait dengan dunia online. Kata Gayathri, ada pemerintah yang mungkin merasa kehilangan kontrol atas itu. “Sejumlah pemerintah ingin mengontrol lagi, untuk mempertahankan kekuasaan,” kata dia. Namun ada juga pemerintah yang ingin berusaha menciptakan keseimbangan antara perkembangan teknologi dan isu-isu lainnya, termasuk keamanan, privasi, dan semacamnya.

Dalam acara konferensi ini, memang muncul perbincangan soal pengaturan seperti yang pas perihal soal Internet ini. Menurut Margiyono, salah satu yang bisa dikembangkan adalah pengaturan melalui multistakeholder, yang biasanya melibatkan wakil pemerintah, pengusaha, dan masyarakat sipil. Ini alternatif lain selain merintis regulasi yang bisa disepakati oleh lebih banyak negara di level internasional. Namun, model pengaturan semacam ini sering kali terbentur oleh dominannya otoritas pemerintah.

Gayathri setuju dengan pengaturan melalui multistakeholder. Tapi ini hanya bisa dilakukan di sejumlah negara seperti Indonesia, Filipina, Thailand, akan tetapi sulit diterapkan di negara seperti Vietnam yang tak pernah melakukan konsultasi langsung soal kebijakan publik. “Bagaimana mengenalkan model seperti itu di negara otoriter?” kata Gayathri. Ia juga menambahkan, hal lain yang juga perlu dilakukan adalah bagaimana menjadikan kebebasan berekspresi, kebebasan Internet, dan netralitas Internet ini menjadi masalah yang harus diperjuangkan bersama.

Konferensi 4M Jakarta: Informing the Web yang merupakan hasil kerja sama CFI (Prancis), Aliansi Jurnalis Independen, Universitas Atma Jaya, The Institut Fran├žais Indonesia, dan Regional cooperation delegation France-ASEAN ini, digelar Selasa-Rabu, 23-24 September 2014. Konferensi yang membahas sejumlah isu mutakhir ihwal perkembangan media online ini diikuti wakil dari sejumlah organisasi media dan masyarakat sipil di Asia dan Eropa.